Notification

×

Iklan

Iklan

Mualem Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh hingga Januari 2027

11 November 2026 | November 11, 2026 WIB Last Updated 2026-11-14T12:22:32Z


Kasusaceh.com | BANDA ACEH — Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), secara resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026 yang berlaku terhitung mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.

Penetapan status ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta mengantisipasi potensi ancaman bencana hidrometeorologi di seluruh wilayah Provinsi Aceh, menyusul dinamika cuaca ekstrem dan peningkatan potensi curah hujan dalam beberapa bulan ke depan.

Dasar Pertimbangan Penetapan Status
Kebijakan penetapan status siaga darurat tersebut merujuk pada sejumlah instrumen regulasi dan analisis teknis, meliputi:

Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 300.2.8/8836/SJ tanggal 10 November 2026 perihal Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatera.
Surat BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nomor E.B/ME.02.04/056/KBTJ/XI/2026 tanggal 10 November 2026 perihal Analisis dan Prediksi Curah Hujan Bulanan.
Instruksi Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan SKPA
Melalui penetapan status tersebut, Gubernur Aceh menginstruksikan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan (stakeholders) terkait untuk memperketat kewaspadaan dan mengoptimalkan langkah-langkah mitigasi lapangan, mencakup:

Pemantauan 24 Jam: Melakukan pengawasan serta pelaporan secara berkala (real-time) selama 24 jam terhadap perkembangan situasi di seluruh kabupaten/kota se-Aceh.
Penguatan Koordinasi Lintas Sektor: Mempererat sinergi bersama Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana, kementerian/lembaga terkait, serta unsur pemerintah kabupaten/kota guna menjamin penanganan darurat berjalan cepat dan terpadu.
Kesiapan Sumber Daya Manusia: Menyiagakan seluruh personel SKPA agar siap dimobilisasi sewaktu-waktu ke lokasi terdampak bencana.
Secara khusus, Gubernur memberikan mandat operasional kepada enam instansi teknis—yakni Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan—untuk menyiagakan seluruh armada dan peralatan berat serta segera mengerahkan ke titik-titik bencana apabila diperlukan.

Melalui langkah antisipatif ini, Pemerintah Aceh memastikan kesiapan optimal seluruh unsur aparatur, personel, serta sarana pendukung dalam merespons potensi keadaan darurat demi melindungi keselamatan dan meminimalisir kerugian masyarakat selama masa siaga darurat berlangsung.

×
Berita Terbaru Update