Kasus Aceh | Aceh Singkil — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdurrauf (STAISAR) Aceh Singkil sukses menyelenggarakan Musyawarah Besar (MUBES) yang dihadiri oleh seluruh mahasiswa dari berbagai program studi Pada Jumat (02/05/2025).
Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai kritik dan tuntutan kepada BEM dan pihak kampus. Mereka menilai kinerja BEM selama masa kepengurusan belum menunjukkan realisasi program kerja maupun visi dan misi yang dijanjikan.
“Kenapa tidak ada program kerja yang berjalan? Apa yang menghambat pelaksanaannya?” tanya salah satu mahasiswa, Jumadi, dengan nada tegas.
Kritik juga dilayangkan terhadap fungsi BEM yang dianggap belum mampu menjadi jembatan yang efektif antara mahasiswa dan pihak kampus. Beberapa mahasiswa mempertanyakan keberadaan BEM yang dinilai hanya menjadi formalitas.
“Fungsi BEM ini sebenarnya apa? Jangan sampai hanya menjadi pajangan tanpa peran nyata,” ungkap salah satu peserta MUBES dengan nada kecewa.
Selain itu, mahasiswa menyuarakan persoalan klasik yang belum juga terselesaikan, yakni dosen yang jarang mengajar, minimnya ruang kelas, dan kurangnya fasilitas penunjang seperti proyektor (infocus).
“Banyak dosen yang jarang masuk. Kami meminta agar digantikan dengan yang lebih bertanggung jawab. Ruang kelas pun sangat terbatas, sering kali mahasiswa harus menunggu giliran untuk bisa belajar,” keluh seorang mahasiswa.
“Kami juga butuh infocus untuk presentasi. Sekarang era digital, tapi kami masih harus menggunakan ponsel saat presentasi. Ini sangat memprihatinkan,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua BEM STAISAR Aceh Singkil, Syahrul Amri Syahputra S., menyampaikan apresiasi atas partisipasi dan aspirasi yang disuarakan mahasiswa. Ia berjanji akan menindaklanjuti tuntutan tersebut ke pihak kampus.
“Kami akan menyampaikan semua masukan ini kepada pihak kampus, khususnya kepada Wakil Ketua III bidang Kemahasiswaan. Kami akan mengawal prosesnya dan memastikan keterbukaan informasi kepada seluruh mahasiswa,” ujar Syahrul.
Syahrul juga mengungkapkan bahwa belum terlaksananya program kerja BEM disebabkan oleh ketiadaan dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), yang seharusnya menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan organisasi.
“Kami sudah berulang kali meminta AD/ART kepada pihak kampus, namun belum mendapatkan kejelasan. Padahal AD/ART adalah pijakan utama dalam menyusun dan menjalankan program kerja. Kami bahkan sudah membuat draft baru berdasarkan rapat internal dan memintanya untuk disahkan, tetapi ditolak,” jelasnya.
Ia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh mahasiswa atas keterbatasan tersebut dan menegaskan bahwa BEM tidak tinggal diam, melainkan terus berupaya memperjuangkan kepentingan mahasiswa.
Menutup forum, mahasiswa menegaskan kembali bahwa BEM dan mahasiswa harus bersatu untuk mendesak pihak kampus menciptakan transparansi dan perbaikan menyeluruh, khususnya dalam hal legalitas organisasi dan anggaran.
“Jika BEM tidak memiliki landasan hukum, tidak diberi anggaran, dan tidak difungsikan sebagaimana mestinya, untuk apa ada BEM? Ini harus diperjelas. Kami minta kampus terbuka!” tegas salah satu mahasiswa di akhir forum.
Suasana MUBES ditutup dengan seruan semangat dari seluruh peserta: “Hidup mahasiswa!”. []
