Banda Aceh – Balai Syura Ureung Inong Aceh bersama UN Women mendorong integrasi perspektif gender dalam bidang perdamaian pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025–2029.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pembangunan di Aceh, sebagai daerah pascakonflik, mampu memberikan manfaat yang adil bagi semua kelompok, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Workshop “Review dan Strategi Integrasi Gender pada Isu Perdamaian dalam RPJMA 2025–2029” yang digelar pada 29–31 Juli 2025 di Hotel Kryad Muraya, Banda Aceh. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Balai Syura dengan Bappeda Aceh, Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), serta mendapat dukungan penuh dari UN Women.
Mewakili Gubernur Aceh, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Drs. Mahdi Efendi, menegaskan pentingnya mainstreaming isu perdamaian di seluruh sektor pembangunan Aceh.
“Damai harus dirasakan semua kelompok, termasuk perempuan. Integrasi gender dalam pembangunan adalah keharusan untuk memastikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi semua pihak,” ujarnya.
Perwakilan UN Women, Hosiana Anggreni, menekankan pentingnya solusi praktis agar isu perempuan, perdamaian, dan keamanan tidak berhenti pada tataran wacana.
“Aceh bisa menjadi contoh nyata bagaimana integrasi gender di bidang perdamaian masuk ke dokumen perencanaan, penganggaran, indikator, kegiatan prioritas, dan evaluasi kinerja,” katanya.
Ketua Presidium Balai Syura, Dr. Rasyidah, M.Ag, menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya mereview dokumen RPJMA, tetapi juga meningkatkan kapasitas peserta dalam melakukan analisis gender pada perencanaan pembangunan. Proses workshop melibatkan fasilitator dari UN Women, Kementerian PPPA, Bappenas, Bappeda, serta para pengurus Balai Syura.
Sebanyak 54 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri dari perwakilan instansi pemerintah provinsi, kabupaten (Pidie, Abdya, dan Bireuen), organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga mitra pembangunan.
Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Aceh, Muhammad Ikhsan, ST, MT, M.Eng, menutup kegiatan sekaligus menerima hasil rekomendasi workshop secara simbolis. Rekomendasi tersebut mencakup:
1. Masukan tertulis untuk RPJMA 2025–2029 terkait integrasi gender di bidang perdamaian.
2. Hasil pembelajaran bersama sebagai masukan untuk Renstra SKPA dan SKPK yang relevan.
Ikhsan menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi, khususnya UN Women, Bappenas, Kementerian PPPA, dan Balai Syura, atas komitmen bersama membangun perdamaian yang berkelanjutan di Aceh. []
.jpg)
