Kasusaceh.com |Banda Aceh – Akademisi bidang pembangunan dan kebijakan publik sekaligus Ketua Yayasan Narasi Pojok Kota, Mohd. Reza Pahlevi, menyampaikan ucapan selamat kepada Mawardi Nur atas pelantikannya sebagai Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Menurutnya, pergantian kepemimpinan di BPMA berlangsung pada fase yang sangat strategis bagi masa depan sektor energi Aceh.
"Selamat mengemban amanah kepada Bapak Mawardi Nur. Kepemimpinan baru ini hadir pada saat Aceh memiliki peluang besar dari perkembangan sejumlah wilayah kerja migas, termasuk kawasan Andaman. Momentum ini harus mampu diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberi nilai tambah bagi daerah," kata Reza, Rabu (5/8/2026).
Menurut Reza, selama ini perhatian publik terhadap BPMA bukan semata mengenai aspek administratif, melainkan mengenai sejauh mana lembaga tersebut mampu mengorkestrasi pengelolaan sektor hulu migas agar berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Aceh.
"Pengembangan Blok Andaman dan potensi migas lainnya seharusnya dipandang bukan hanya sebagai proyek energi, tetapi sebagai instrumen transformasi ekonomi daerah. Karena itu, BPMA perlu memastikan hadirnya multiplier effect yang nyata, mulai dari peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat Aceh, keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok, penguatan kapasitas sumber daya manusia, hingga tumbuhnya industri penunjang yang mampu menciptakan nilai tambah di daerah," ujarnya.
Ia menambahkan, tata kelola sektor migas ke depan juga harus semakin transparan, adaptif, dan mampu membangun koordinasi yang kuat antara pemerintah, pelaku industri, perguruan tinggi, serta masyarakat.
"Keberhasilan BPMA tidak cukup diukur dari besarnya nilai investasi atau jumlah kontrak yang ditandatangani. Ukuran yang lebih penting adalah bagaimana investasi tersebut mampu meningkatkan daya saing ekonomi Aceh, memperluas basis industri daerah, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan," katanya.
Reza berharap kepemimpinan baru BPMA mampu memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkuat posisi Aceh dalam peta industri migas nasional sekaligus memastikan bahwa kekayaan sumber daya alam menjadi fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
